Negara adalah sekumpulan orang yang
menempati wilayah tertentu dan diorganisir oleh pemerintah negara yang sah yang
umumnya memiliki kedaulatan. Sehingga negara memiliki tujuan-tujuan yang
menjadi prioritas guna mencapai kemaslahatan warga negaranya. Dengan demikian
terdapat berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut yang dilakukan negara
seperti mendirikannya sebuah pemerintahan negara yang selain bertujuan untuk
mengurusi administrasi negara pun untuk membuat regulasi dan kebijakan terkait
pencapaian tujuan negara tadi. Dalam hal ini kemudian pemerintah menjadi hal
terpenting dalam negara dan kehidupan bernegara karena pemerintahan ini
memiliki kebijakan yang mampu membuat suatu perubahan terhadap kondisi suatu
negara melalui berbagai cara mulai dari pembuatan peraturan dan pengeluaran
kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan pribadi
maupun hal-hal berkaitan dengan kehidupan masyarakat dapat diatur melalui
pemerintahan ini dengan mengacu undang-undang dasar dan ideologi negara.
Mengingat peran pemerintah yang begitu
penting dalam kehidupan bernegara dimana di Indonesia sendiri menganut sistem
pemerintahan presidensil dan juga menjalankan trias politika yang termasuk ke
dalam lingkup pemerintahan tak heran bahwa rakyat menggantungkan harapan untuk
hidup yang lebih baik melalui lembaga-lembaga negara yang telah dibuat sesuai
dengan fungsinya. Dimana diharapkan adanya sebuah sinergi untuk saling
mengusahakan yang terbaik untuk rakyat dan negara di masa yang akan datang.
Namun menilik pada catatan sejarah di Indonesia yang pada tahun 1998 telah
terjadi gerakan reformasi dimana pada saat itu menuntut peran negara ke arah
yang mampu membuat rakyat sejahtera sebagaimana termakhtub dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melakukan hal yang fatal dalam
penyelenggaran negara melalui pemerintahan Soeharto pada saat itu sehingga
membuat rakyat merasa perlu adanya sebuah perubahan, karena sebuah perubahan
selalu dirindukan oleh rakyat yang membutuhkan peran negara dalam kehidupannya,
dalam hal ini negara melalui pemerintah yang berwenang mengeluarkan regulasi
yang mampu mengubah kehidupan rakyat Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan
suatu upaya perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka,
akuntabilitas, efektivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka
partisipasi masyarakat yang kemudaian mampu menjamin kelancara, keserasian dan
keterpaduan tugas penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal yang demikian itu
adalah salah satu upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik di era
kekinian yang deras arus globalisasi dan ancaman kapitalis disetiap aspek
kehidupan. Berangkat dari peristiwa sejarah tersebut jelas terlihat bahwa
pemerintahan Indonesia telah mengalami suatu pergeseran nilai yang dahulu para
pendiri negara sangatlah memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini mampu
merdeka dan sejahtera yang kini mulai bergeser pada egoisme individu sebagai
pejabat pemerintah untuk menyejahterakan dirinya. Entah salah keadaan yang
semakin membuat individu menjadi semakin buas terkait materi atau salahnya
penanaman nilai-nilai luhur bangsa yang hanya terkesan mampir dalam diri lalu
ditinggalkan pergi. Sehingga saat ini bagaimanakah seharusnya pemerintah dalam
suatu negara menjadi pertanyaan yang terdapat dalam benak.
Pada era sekarang ini tata
pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu dambaan bagi rakyat
Indonesia dimana dalam melangsungkan penyelenggaraan negara. Dimana dalam good
governance ini merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai
sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Demi terciptanya
good governance ini perlulah diketahui bahwa terdapat pilar-pilar dari good
governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Peranan
pemerintah dalam hal ini adalah mengarahkan, memfasilitasi kegiatan
pembangunan, juga memiliki peran untuk memberkan peluang lebih banyak
masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan swasta disini
memiliki peran sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor
non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam
menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintahan
daerah. Dan juga masyarakat yang memiliki peran sebagai pemeran utama dalam
proses pembangunan yang memerlukan pengembangan dan penguatan kelembagaan agar
mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan
fungsi produksi dan fungsi konsumsinya serta perlu adanya pemberdayaan untuk
meningkatkan efisiensi, produktvitas, dan kualitas produksinya. Yang kemudian
membuat pemerintahan ini menjadi tidak baik adalah ketika swasta sebagai pihak
pemodal ini bekerja sama dengan pejabat pemerintah guna mengekspolitasi
masyarakat yang mampu menyebabkan ketimpangan hingga konflik.
Dalam menjalankan good governance ini
pun ada dua hal penting yang harus dilaksanakan yaitu semua pelaku harus saling
mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, dalam hal ini pelaku
tersebut dapat diartikan sebagai lembaga negara atau pun pejabat negara
sehingga terjadi suatu sistem check and balances antara satu dengan yang
lainnya guna mewujudkan good governance ini. selain itu juga adanya dialog agar
para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan diantara meraka, hal ini perlu
dilakukan mengingat Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk
berlatar belakang suku agama yang berbeda sehingga sifat dan karakternya pun
berbeda, guna mencapai suatu tujuan negara haruslah memiliki kesepahaman yang
baik antara individu yang satu dengan yang lain sehingga perlu adanya suatu
dialog guna mencapai terciptanya good governance. Sehingga dengan demikian
melalui good governance ini pemerintah mampu menjunjung keinginan dan kehendak
rakyat serta nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam
mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan
sosial sebagaimana yang didambakan oleh rakyat. Maka dari itu dituntut adanya
suatu rasa tanggung jawab, efektif, efisiem dengan menjaga kesinergisan
ineraksi antarinstitusi negara, sektor swasta dan masyarakat. Karena good
governance ini menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain
negara, swasta dan masyarakat.
Mewujudkan good governance kemudian
menjadi sebuah tantangan bagi negara karena good governance sukar dicapai tanpa
adanya clean government. Dimana clean government ini adalah suatu keadaan
dimana pemerintahaan berada pada keadaan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta permaslahan-permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan.
Terutama di era sekarang di Indonesia clean government merupakan sesuatu yang
sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor menyebabkan clean government sulit untuk
diwujudkan di era sekarang dimana materi menjadi tujuan masyarakat banyak,
persaingan penghidupan yang ketat sehingga arena politik dan pemerintahan pun
tak luput dari ajang mencari pemenuh perut.
Dengan demikian bahwa jika ingin
mewujudkan good governance dalam suatu negara haruslah terlebih dahulu
mewujudkan clean government karena tanpa pemerintahan yang bersih dan
berkomitmen untuk tidak melanggar aturan untuk melakukan hal-hal yang merugikan
orang lain dari berbagai aspek, apabila tidak tercapai clean government maka
tidak akan pula tercapai good governance. Karena sebuah pemerintahan yang baik
didalamnya terdapat transparansi dalam segala hal, terdapat akuntabilitas dari
setiap pejabat pemerintah, sehingga ketika masih terdapat korupsi yang
jelas-jelas merugikan banyak pihak dan tidak adanya akuntabilitas pejabat itu
sendiri maka good government hanyalah sebuah bunga tidur bagi suatu negara.
0 komentar:
Posting Komentar